Kabupaten Bekasi – Lembaga kontrol sosial Jampidkor Indonesia (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi dan anti korupsi ) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah advokasi hukum yang ditempuh oleh Law Office Komando & Partners dalam mengawal kasus dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
Dukungan tersebut mengemuka seiring dengan langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Kamis (15/10/2026) di Ruang Rapat Komisi IV. Raker tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti audiensi dari LBH Komando & Partners selaku Kuasa Hukum dari Sdr. Rosa Widyadinata, SE.
Sekretaris Jenderal Jampidkor Indonesia, Trie Dedi SH., menegaskan bahwa pihak penegak hukum dan instansi terkait harus hadir membela hak-lhak buruh dan tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja.
”Jampidkor Indonesia berdiri tegak mendukung LBH Komando & Partners. Langkah yang mereka ambil adalah bentuk perlawanan terhadap kesewenang wenangan dan pengabaian hak normatif pekerja. Kami mendesak Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi untuk tegas mengawal persoalan ini hingga tuntas,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Jampidkor Indonesia juga memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) serta Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Kabupaten Bekasi. Pengawasan ketenagakerjaan dinilai masih lemah dan kerap lamban dalam merespons aduan dari masyarakat pekerja di wilayah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini.
”Fungsi pengawasan Wasnaker dan Disnaker harus dievaluasi total. Jangan sampai instansi terkait terkesan pasif atau ‘masuk angin’ ketika berhadapan dengan indikasi pelanggaran aturan oleh oknum perusahaan,” tambahnya.
Melalui rilis resminya, Jampidkor Indonesia menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
Mendukung Penuh Team Law Office Komando & Partners dalam memperjuangkan hak-hak Sdr. Rosa Widyadinata, SE., serta seluruh pekerja yang mencari keadilan di Kabupaten Bekasi.
Mendesak Evaluasi Total Disnaker & Wasnaker agar lebih profesional, transparan, dan berani menindak tegas perusahaan yang melanggar hukum ketenagakerjaan.
Mengawal Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi agar Rapat Kerja Komisi IV melahirkan rekomendasi yang konkret dan tidak sekadar menjadi formalitas belaka.
Jampidkor Indonesia memastikan akan terus bersinergi dengan lembaga hukum independen, media, dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk mengawal penegakan hukum dan transparansi di Kabupaten Bekasi(red).
