Bupati Eka Dukung Penerapan ETLE

Penerapan Electronic Traffic Law (ETLE) atau tilang elektronik di Kabupaten Bekasi dipastikan bisa membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena secara tidak langsung, program tersebut mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Demikian dikatakan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi AKBP Ojo Ruslani usai sosialisasi dan pelatihan operator ETLE di Gedung Promoter, Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, Selasa (30/3/2021).

Dikatakan Ojo, PAD akan diperoleh Pemerintah Kabupaten Bekasi ketika pemilik lama kendaraan dikenakan biaya tilang. Karena kendaraannya yang sudah berpindah kepemilikan tapi belum melakukan balik nama itu melanggar lalu lintas.

“Orang yang saat ini tidak balik nama akan dituntut untuk segera balik nama. Lantaran ketika ada pelanggaran si pemilik kendaraan yang tertera di STNK akan terkena biaya tilang,” katanya.

“Kalau kendaraan itu sudah pindah tangan maka ia akan menuntut kepada si pemilik baru untuk segera balik nama. Dan, biaya balik nama itu satu persennya masuk ke kas daerah,” lanjut Ojo.

Dikatakan Ojo, di wilayah hukum Kabupaten Bekasi masih banyak kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan namun belum melakukan balik nama. Sehingga potensi PAD dari penerapan tilang elektronik ini terbuka lebar.

“Dengan diberlakukannya ETLE, peluang PAD Kabupaten Bekasi dari biaya balik nama sangat besar. Ini salah satu keuntungan dari ETLE. Bisa menambah PAD dan bisa untuk membangun Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Keuntungan lain dari penerapan tilang elektronik ini ialah bisa meningkatkan disiplin berlalu lintas. Serta, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bekasi.

“Dengan ETLE masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berlalu-lintas. Karena semua terekam dalam kamera. Karena jika ugal-ugalan tilangnya akan banyak dan dendanya sangat besar,” kata Ojo.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mendukung penuh penerapan ETLE di wilayahnya. Apalagi penerapan tilang elektronik ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Bekasi.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kata Eka, yakni alokasi anggaran Rp5 miliar di APBD Perubahan 2021. Anggaran tersebut diperuntukan pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur tilang elektronik.

”Tapi kita masih menunggu usulan kebutuhan pastinya dari pihak kepolisian,” katanya.

Masih Eka, dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu tidak semata-mata karena ETLE bisa mendongkrak PAD. Tapi juga untuk mendukung percepatan program ‘Smart City’ di Kabupaten Bekasi.

“Kamera pengawas guna mendukung upaya kepolisian dalam penerapan tilang elektronik. Sekaligus menunjang program Smart City. Kita akan jadikan Kabupaten Bekasi Smart City,” ungkapnya.