Kota Bekasi – Pasca dua tahun baru membayar penuh hadiah lomba Mobil Legend Piala Sholihin, calon Wakil Walikota Bekasi, Sholihin, kembali berbuat ulah dengan mengumbar janji politik, akan mengelontorkan dana besar dari APBD, yang dinilai sejumlah kalangan tidak masuk akal.
Salah satu penilaian tersebut disampaikan Koordinator Mahasiswa Pemuda Revolusi atau MPR Bekasi, Syahridin, seusai melihat rekaman video Sholihin saat mendaftar ke KPU Kota Bekasi bersama calon Walikota Bekasi, Heri Koswara, 28 Agustus 2024 silam.
Dalam rekaman video tersebut, berupa janji politik pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi itu, berencana akan menganggarkan dana 25 juta rupiah per-tahun kepada setiap Ketua RW, dengan rincian besaran 2,8 juta rupiah per-bulan sebagai dana operasional. Begitupun, dengan Ketua RT akan memperoleh dana operasional 20 juta rupiah per-tahun, dengan rincian 1,6 juta rupiah per-bulan.
“Saat mendaftar ke KPU, Sholihin dengan semangat di depan para awak media coba mempolitisasi APBD. Tanpa dia sadari justru mempermalukan dirinya sendiri,” kata Koordinator MPR Bekasi, Syahridin dalam pernyataannya, Kamis, 04/09/2024.
Menurut, Syahridin, jika 2,8 juta per-bulan dikalikan 12 bulan maka hasilnya Rp 33.600.000, bukan Rp 25.000.000, khusus untuk setiap Ketua RW.
Sementara, untuk Ketua RT, jika Rp 1,6 juta per bulan dikalikan 12 bulan maka hasilnya 19.200.000, bukan Rp 20.000.000.
“Dalam berhitung Anak SD ternyata jauh lebih cerdas dibandingkan dengan Sholihin padahal dia sebagai calon Wakil Walikota Bekasi.” Ujar sahridin berkelakar
“Kata korupsi dan janji palsu terasa begitu melekat pada tiap periode pencalonan kepala daerah. Dua kata itu menjadi jawaban korupsi sudah sangat indentik dengan cara politisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kota Bekasi,.” Nilai Syahridin lebih jauh.
Sahridin, mengatakan, janji politik ini diangap tidak serius dan terkesan asal sebut, dengan melihat fenomena kesalahan dalam penghitungan, janji politik Paslon Jeri Koswara dan Sholihin dipandang sebatas komoditas atau barang dagangan.
“Demi memikat hati pemilih, tak sedikit janji manis berujung pahit yang diutarakan, bahkan seolah sudah jadi kartu dagangan calon kepala daerah. Berdasarkan janji politik yang telah disampaikan Sholihin. Secara kalkukasi terdapat kelebihan pembayaran operasional RW senilai hampir 11,5 Milliar di setiap tahunnya.” Paparnya kembali.
Syahridin, memaknai janji politik paslon Heri Koswara dan Sholihin diduga ada rencana kejahatan korupsi, dengan cara politisasi APBD kelebihan pembayaran untuk operasional RT dan RW jika menang Pilkada Kota Bekasi.
“Maka sebagai warga negara, kita wajib mengawal proses Pilkada Kota Bekasi. Kalau sudah bobrok di luar, maka kita harus lawan, sebagai salah satu organiasi pergerakan mahasiswa dan pemuda.” Pungkas, Syahridin, mengakhiri seluruh analisanya(dy).
