Optimalkan Penanganan Bencana, Pemkab Bekasi Luncurkan Aplikasi SITANGGUH

 

Kabupaten Bekasi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi meluncurkan aplikasi SITANGGUH (Sistem Informasi Tanggap dan Handal dalam Penanggulangan Bencana).

Aplikasi SITANGGUH ini akan menunjang pelayanan pemerintah dalam menangani kebencanaan lebih baik lagi.

“Pertama tentu respon cepat, karena masyarakat saat ini dalam menyampaikan laporan bisa lebih cepat, berarti responnya juga harus lebih cepat.

Sehingga penanggulangan bencana bisa lebih akurat,” ungkap Dani Ramdan usai menghadiri soft launching aplikasi SITANGGUH di Hotel Holiday Inn, Senin (26/06/2023).

Menurutnya, aplikasi ini mempunyai keunggulan dari sisi kecepatan, keakuratan, serta responsibilitas melalui sebuah transformasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Diharapkan untuk pengembangannya, laporan masyarakat tersebut baik titiknya, sasarannya, jumlah informasinya, bisa di record menjadi peta bencana, histori bencana. Sehingga dapat menjadi bahan dalam menentukan keputusan juga tindakan untuk menurunkan tim dengan kekuatan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis menyampaikan aplikasi SITANGGUH memungkinkan masyarakat untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pihak BPBD terkait informasi kebencanaan yang terjadi disekitarnya.

“Seperti dicontohkan dalam simulasi tadi, ada kejadian puting beliung di satu titik. Kemudian masyarakat melaporkan dengan mengirimkan foto melalui aplikasi. Dari laporan tersebut, BPBD bisa melakukan tindak lanjut,” jelasnya

Muchlis menerangkan, dari aplikasi tersebut masyarakat sebagai pemberi informasi dapat menilai akuntabilitas tindak lanjut laporan tersebut sudah sejauh mana, apakah sudah diverifikasi, dilaksanakan, ataupun sudah diberikan bantuan. Lalu, masyarakat diminta untuk memberi tanggapannya.

“Terdapat indeks kepuasan masyarakat yang harus kita ukur sebagai bentuk evaluasi kita kedepan atau hal-hal apa yang mungkin masih kurang. Sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah daerah,” terangnya.

Dalam menangani bencana, lanjut Muchlis, tidak hanya menjadi tugas BPBD namun butuh kerjasama atau kolaborasi dari stakeholder juga masyarakat. Sehingga resiko yang ditimbulkan dari bencana tersebut dapat diminimalisir.

“Untuk jangka panjangnya, SITANGGUH ini kan berbasis aplikasi maka kita mengundang Diskominfosantik untuk supporting aplikasi tersebut, Dinas Sosial terkait dapur umum dalam penanganan pengungsi ketika bencana, kemudian Bapeda agar mendorong kebijakan anggaran sehingga bantaran sungai yang ada dan disinyalir sering terjadi banjir dapat terpasang EWS,” paparnya.

(Biz)