DPRD Kabupaten Bangka Audensi Penetapan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Di Kota Bekasi

12

Kabupaten Bekasi – Komisi II DPRD Kab. Bangka Barat mengunjungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dalam rangka studi banding terkait penetapan Retribusi Pelayanan Tera Ulang di Ruang Rapat Disdagperin. Kamis (29/9/2022).

Pemimpin rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Herwanto
Menjelaskan rombongan yang dibawa serta maksud dan tujuan datang.

” Kedatangan kami ingin menanyakan nasib retribusi tentang metrologi semenjak adanya peraturan terbaru yang menghapuskan retribusi Pelayanan Tera Ulang padahal menurut kami terlalu terburu-buru dikarenakan anggaran di dinas terkait cukup sedikit ”

Menurutnya, masalah tera ulang memang harus dibenahi untuk Kabupaten Bangka Barat, mengingat banyak faktor-faktor seperti kurangnya persiapan, Sumber Daya Manusia, timbangan alat berat yang kurang dikontrol oleh Pemda setempat.

” Bagaimana dengan penetapan di Kota Bekasi sudah sejauhmana metrologi ditetapkan di Kota Bekasi, kami berharap dengan adanya sharing ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ” Jelasnya.

Bergantian pada acara, Kabid. Metrologi Disdagperin, Yusuf Gozali memberikan paparan terbentuknya Metrologi di Disdagperin.

” Sedikit mengenai metrologi pada awal dibentuknya 2015 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) kemudian tahun 2017 berubah struktur organisasi menjadi bidang metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ”

Di Bidang Metrologi sendiri hampir tiap harinya memberikan pelayanan tera ulang kepada masyarakat , melakukan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

” Kami bertugas melindungi konsumen dengan melihat kesesuain komposisi dengan isi seperti aneka produk mie instan, minyak goreng dan minuman, dan masih banyak lagi ”

Yusuf juga menambahkan bahwa Perda Metrologi masih menggunakan tahun 2014 menunggu Peraturan Pemerintah baru akan dimulai 1 Januari 2024.

” Ada sekitar 90 SPBU yang dilakukan tera ulang, dan untuk saat ini Kota Bekasi metrologi masih memiliki kewajiban untuk memberikan retribusi. Namun akan dibilang paling lambat 1 Januari 2024, kami berusaha mengajukan studi banding lagi karena masih dianggap butuh untuk membantu biaya operasional ” Tutupnya.

Acara dilanjutkan dialog interaktif, foto bersama dan menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bangka Barat(khr).

Bekasi Newsroom 2 Tahun