Kecewa Hasil Audensi, Mahasiswa Bakal Laporkan ke Ombudsman dan KPK
Kabupaten Bekasi – Aksi mahasiswa yang tergabung Aliansi Dua Warna, merasa yakin perpanjangan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim ada main mata dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, yang berujung dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Pasalnya, saat perwakilan mahasiswa yang diterima Komisi 1, tiba-tiba ada Kabag Perekonomian Kabupaten Bekasi, Gatot untuk membackup Ketua Komisi Ani Rukmini dan koleganya.
Apalagi, alotnya untuk membuka SK perpanjangan Usep Rahman Salim sebagai Dirut PDAM, Komisi 1 mengulur-ulur agar Gatot fokus membicarakan mekanisme perpanjangan Dirut PDAM.
“Mudah-mudahan Ketua Komisi 1 dan koleganyadalam keadaan sadar atas semua ucapannya, Karena mengaku prestasi Usep sebagai Dirut, sangat bagus,” kata Koordinator Aksi dari GMNI, Rendi kepada wartawan.
Rendi juga sangat menyayangkan pernyataan dari salah satu Anggota Komisi 1, disela-sela dialog, yang menyarankan untuk mendemo Bupati dan membawa kandidat calon pengganti URS. Padahal, DPRD sebagai fungsi pengawasan eksekutif, seharusnya objektif untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Aksi dari PMII, Ade Suparman mengaku sangat kecewa dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, atas kinerjanya yang tidak mengevaluasi PDAM Tirta Bhagasasi. Apalagi, memiliki alasan dan melempar permasalahan ke Bupati.
“Tadi terkait hasil audiensi, kita sangat kecewa dengan adanya pengangkatan beliau (Usep sebagai Dirut PDAM, red) kembali. Tetapi, justru Komisi 1 tidak peduli dengan persoalan yang ada,” kata Ade.
Untuk langkah kedepan, Ade Suparman akan mendesak Bupati, untuk mengevaluasi kembali pengangkatan tersebut. Tentunya dari berbagai pertimbangan sebagainya.
“Kita juga kecewa terhadap Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, mereka hanya berdalih tidak dilibatkan dalam terpilihnya Usep sebagai Dirut PDAM TB,” ucapnya.
Dikatakan Ade, hasil audensi juga seolah menyalahkan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga tidak mau melakukan pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.
“Padahal yang kami tuntut ke Komisi 1 untuk keterbukaan dan menginginkan DPRD Kabupaten Bekasi, agar mengevaluasi Usep sebagai Dirut. Bukan menyalahkan Pemkot Bekasi atau Walikota,” ujarnya(Ari).
