Pukis dan Alumni 212 Pinta Pemkab Bekasi Data Pekerja Asing Maikarta

Pukis dan Alumni 212 Pinta Pemkab Bekasi Data Pekerja Asing Maikarta

Kabaupaten Bekasi – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiah (Fukhis) dan Persatuan Alumni (PA) 212 mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi serius mendata jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang bekerja di proyek pembangunan Apartemen Meikarta, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan,kabupaten bekasi.

Aksi tersebut sempat terjadi kericuhan saat ratusan massa di hadang petugas keamanan maikarta, akhirnya retusan massa melakukan aksinya di depan pintu masuk kantor pemerintahan kabupaten Bekasi

Dengan melakukan orasi di depan pintu masuk kantor pemerintah kabupaten Bekasi ratusan ormas Islam mendorong kepada pemerintah kabupaten Bekasi untuk melakukan pendataan pekerja asing yang bekerja di kawasan maikarta.

Itu disampaikan Fukhis dan PA 212 saat menggelar aksi damai di Gerbang Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (17/2/2020). Aksi ini dilakukan karena di proyek pembangunan tersebut diduga ada TKA ilegal.

“Jadi kita mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki data yang valid mengenai jumlah WNA asal Cina yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Karena ini menjadi satu-satunya cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Serta memastikan jumlah TKA yang ilegal di Meikarta,” kata Panglima Fukhis, Nanang Seno.

Nanang mengatakan, jika ada perbedaan data jumlah TKA asal Cina di proyek Meikarta, maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Selain itu, petugas kesehatan juga akan kesulitan mendeteksi potensi penyebaran virus corona di Kabupaten Bekasi.

“Pendataan harus jelas dan keberadaan tim pengawas orang asing harus dimaksimalkan. Kalau mereka keluar masuk Kabupaten Bekasi dengan bebas sehingga berpotensi ada yang tidak terdata dan tidak bisa diperiksa kesehatannya, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan bakal melakukan investigasi terkait dorongan dari peserta aksi. Hal itu juga perlu dilakukan untuk memastikan data yang valid soal jumlah TKA di Kabupaten Bekasi.

“Nanti dari komisi I dan komisi IV akan melakukan investigasi ke lokasi proyek Meikarta soal temuan ini. Itu untuk mengetahui titik mana yang bakal kita cek kebenaran soal TKA ilegal ini,” katanya.

Pembentukan Tim Pengawas Orang Asing (Pora), kata Aria, juga perlu dibentuk. Agar bisa mendeteksi dan mendata TKA di Kabupaten Bekasi.

“Kita akan membuat Tim Pora. Kita akan panggil juga pihak imigrasi kaitan hal ini. Karena menjadi penting bagi kita untuk mengawal TKA yang bekerja di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

“Kita ketahui wilayah ini merupakan kawasan industri yang menjadi magnet bagi TKA. Kita tidak boleh asumtif soal data. Datanya memang di eksekutif. Kita minta data kongkrit yang tidak sebatas asumsi,” lanjutnya(Rizki).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *