Kabupaten Bekasi – Dugaan penyalahgunaan aset milik Pemerintah Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mencuat ke ranah hukum. Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIAR, Nofal, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, resmi melaporkan Mustari, mantan Sekretaris Desa Pantai Hurip yang saat ini diketahui terpilih sebagai kepala desa, ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Selasa 10/11/2026
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan peralihan status kepemilikan Tanah Kas Desa (TKD) menjadi hak milik pribadi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022.
Nofal menyebutkan, berdasarkan sejumlah dokumen, alat bukti, serta keterangan saksi yang dihimpun, terdapat tiga bidang sertifikat hak milik atas nama Mustari dengan luas keseluruhan hampir 10.000 meter persegi. Padahal, tanah tersebut diduga kuat merupakan aset Pemerintah Desa Pantai Hurip yang sebelumnya telah tercatat sebagai Tanah Kas Desa.
Bahkan, sejumlah saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut mengaku pernah terlibat dan ikut menandatangani surat keterangan tidak sengketa atau PM 1 sebelum proses penerbitan sertifikat melalui program PTSL.
“Laporan ini bukan tanpa dasar. Kami telah menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung, termasuk keterangan saksi yang mengetahui secara langsung riwayat tanah tersebut. Persoalan ini harus dibuka secara terang karena menyangkut aset milik desa yang diduga beralih menjadi hak milik pribadi,” tegas Nofal kepada wartawan.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan administrasi pertanahan. Sebab, terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan dan dugaan penguasaan aset desa untuk kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Nofal menegaskan, dugaan tersebut perlu diuji melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.
Pasal 2 mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Selain itu, pengelolaan aset desa juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, tanah kas desa merupakan aset strategis desa yang pengelolaan dan pemindahtanganannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.
“Kalau benar tanah yang sudah tercatat sebagai TKD justru disertifikatkan atas nama pribadi tanpa melalui mekanisme pemindahtanganan yang sah, ini persoalan serius. Aparat penegak hukum harus mengusut siapa yang mengurus, siapa yang mengetahui, siapa yang memberikan keterangan, serta bagaimana proses penerbitan tiga sertifikat tersebut bisa terjadi,” ujarnya.
Pengakuan penting juga disampaikan Suwandi, mantan Kepala Desa Pantai Hurip yang menjabat pada periode 2018–2026. Saat dikonfirmasi mengenai tiga sertifikat atas nama Mustari, Suwandi membenarkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa.
Menurut Suwandi, proses PTSL tahun 2022 saat itu diketuai oleh Mustari yang masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Pantai Hurip.
“Ya, benar itu tanah TKD. Waktu program PTSL tahun 2022, ketua panitianya Mustari. Saat itu dia masih menjabat sebagai Sekdes Pantai Hurip. Saya tidak memeriksa secara teliti, ketika disodorkan berkas permohonan dan PM 1, saya langsung tanda tangan. Belakangan ramai diberitakan bahwa tanah tersebut merupakan TKD. Setelah saya kroscek dan mencari berkasnya, ternyata benar tanah itu TKD yang sudah diinventarisasi,” ungkap Suwandi.
Suwandi juga menyampaikan bahwa setelah mengetahui persoalan tersebut, pada Januari 2026 dirinya telah mengirimkan surat pembatalan keterangan tidak sengketa kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dengan melampirkan sertifikat atas nama Mustari.
Ia kembali menegaskan bahwa tanah seluas hampir 10.000 meter persegi yang terbagi menjadi tiga bidang tersebut merupakan tanah kas desa, bukan tanah adat maupun tanah milik pribadi yang berasal dari pembelian atau warisan.
Bahkan, Suwandi menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum apabila perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Jika kasus ini naik ke tahap penyidikan, saya siap menjadi saksi karena memang saat itu saya tidak teliti. Beberapa warga yang mengetahui sejarah tanah tersebut juga siap menjadi saksi dan memberikan keterangan yang sebenarnya,” tutupnya. (Red)
