Pemkab Bekasi Mulai Keteter Keuangan, Belanja Melebihi Pendapatan

Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi di kepemimpinan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mulai keteter dengan keuangan. Bagaimana tidak, belanja di awal tahun 2025 disebut telah melebihi pendapatan.
‎
Menurut ‎Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi Jatmiko menjelskan pendapatan yang masuk  diawal tahun masih sedikit. Sedangkan, belanja yang dilakukan begitu banyak. Kendati demikian, perlu dilaksanakan yang lebih prioritas.
‎
‎”Kalau dari pendapatan, baru sedikit -sedikit tuh harus di kumpulkan dulu. Tapi disisi lain awal tahun kita keteter belanja banyaknya belanja yang masuk terutama karena lebaran banyak dana dana  belanja yang masuk itu istilahnya melebihi pendapatan yang sedikit itukan karena awal tahun makanya ada beberapa ada yang menjadi prioritas,”jelas Jatmiko
‎
‎”Pertama sebenarnya masalah riskan ini kan seharusnya pimpinan yang harus menjelaskan ya karena bukan di level saya,  posisi kas daerah itu tergantung kepada pendapatan sekarang baru bulan berapa jadi kita uang itu kan tidak bleg langsung awal tahun kan,”ungpanya
‎
‎Menurutnya, yang menjadi prioritas  seperti halnya gajih THL termasuk yang nanti persiapan untuk P3K yang belum lama ini sudah dilantik.
‎
‎Terutama dalam kondisi hari raya Idul Fitri kemarin banyak belanja masuk dan melebihi pendapatan. Dengan begitu, ada beberapa belanja yang dipending menunggu pendapatan yang masuk ke kas daerah.
‎
‎”Jdi ini terkait menej kas aja si jadi kita menunggu pendapatan masuk dulu baru kita membayarkan tagihan tagihan itu tapikan ini masih berjalan jadi buka tidak akan di bayar pasti dibayar,”Katanya.
‎
‎ia memastikan bahwa belanja itu pasti akan dibayarkan. Hanya saja persoalan waktu sebab, belanja yang sudah dilakukan terlalu banyak.
‎
‎”Kalau pemerintah kan pasti dibayar jadi ini bukan terhutang ini istilahnya menunggu lah, jadi karena begitu banyaknya belanja yang masuk di bandingkan pendapatan ya sebagian di pending dulu kalau untuk kebijakan DP itu dapat jadi kalau pihak itu mempunyai kebijakan dinas,”ungkapnya.
‎
‎Bahkan kabar tersiar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengusulkan untuk pinjaman Luar Negeri untuk pembangunan infrastruktur.(kuy)
‎