Kabupaten Bekasi – Pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkungan di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan pengurangan volume pekerjaan dan praktik pinjam bendera perusahaan menjadi perhatian serius Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR).
Salah satu proyek yang disorot adalah peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Keranji, RT 02 RW 22, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, dengan nilai kontrak Rp198.069.366 yang bersumber dari APBD 2026. Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh PT Nur Cahya Permata dengan waktu pelaksanaan 45 hari kalender, mulai 28 Oktober hingga 11 Desember 2026.
Berdasarkan dokumentasi investigasi lapangan, ditemukan indikasi ketebalan pengecoran beton hanya sekitar 10 cm, sementara ketebalan yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis disebut mencapai 15 cm. Jika terbukti, kondisi tersebut berpotensi menjadi penyimpangan spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang wajib dievaluasi oleh PPK serta pengawas pekerjaan.
Tak hanya persoalan kualitas pekerjaan, Ketua Umum LSM LIAR, Nofal, juga menyoroti dugaan maraknya praktik pinjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek di lingkungan DPRKPP Kabupaten Bekasi.
Menurut Nofal, berdasarkan hasil investigasi dan keterangan sejumlah pihak, terdapat dugaan kontraktor yang tidak memiliki perusahaan operasional sendiri, tetapi mampu memperoleh lima hingga puluhan paket pekerjaan. Bahkan, sejumlah direktur perusahaan mengaku perusahaannya dipinjam atau disewakan kepada pihak lain untuk mengikuti pengadaan.
“Saya mendapatkan sejumlah keterangan dan bukti bahwa ada kontraktor yang mengerjakan lima hingga puluhan kegiatan, sementara perusahaan, kantor operasional, maupun dukungan peralatan konstruksinya patut dipertanyakan. Bahkan, ada direktur perusahaan yang mengakui perusahaannya disewakan kepada pihak lain untuk mengikuti pengadaan di DPRKPP,” tegas Nofal kepada wartawan.
Nofal menilai praktik pinjam bendera merupakan modus lama yang tidak boleh terus dibiarkan. Terlebih, pemerintah telah mempertegas larangan tersebut melalui Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
“Ini bukan persoalan baru. Regulasi sudah jelas, tetapi jika praktik seperti ini masih terjadi, patut dipertanyakan bagaimana proses verifikasi penyedia dilakukan oleh UKPBJ dan bagaimana pengawasan pelaksanaan kontrak dilakukan oleh PPK. Jangan sampai perusahaan hanya dijadikan kendaraan administrasi, sementara pekerjaan sepenuhnya dikendalikan pihak lain,” ujarnya.
Sebagai dasar hukum, Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 secara tegas melarang penggunaan atau peminjaman nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera), termasuk pengalihan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Sementara itu, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi landasan umum pengadaan barang/jasa pemerintah.
Nofal mengaku telah mengantongi sejumlah bukti, dokumentasi, serta keterangan pihak terkait yang sebagian telah disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Permukiman yang juga bertindak sebagai PPK.
“Kami sudah menyampaikan sebagian bukti dan dokumentasi. Sekarang tinggal keberanian dinas untuk menindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pembiaran atau perlindungan terhadap kontraktor tertentu. Kami mendesak Kepala Dinas, PPK, dan UKPBJ melakukan pemeriksaan menyeluruh serta memberikan sanksi sesuai ketentuan,” pungkasnya.
LSM LIAR juga mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap paket-paket pekerjaan DPRKPP Tahun Anggaran 2026, baik dari sisi proses pemilihan penyedia, keabsahan pelaksana, kesesuaian spesifikasi teknis, maupun realisasi volume pekerjaan. (Red)






