Warga 5 Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat Berharap Pemkot Bekasi Realisasi Pembangunan Polder Air

7
okr

Warga 5 Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat Berharap Pemkot Bekasi Realisasi Pembangunan Polder Air

Kota Bekasi – Camat Bekasi Barat, HM Bunyamin menyatakan harapan masyarakat saat ini adalah realisasi pembangunan Polder air untuk mencegah banjir,mengingat BMKG sudah mewanti-wanti masyarakat akan prakiraan curah hujan yang semakin ekstrem dan banjir di beberapa wilayah.

“Warga, baik dari tokoh masyarakat sekecamatan Bekasi barat dari 5 kelurahan yang terdampak banjir dari kali Cakung memohon segera direalisasikan tahun ini karena setiap tahun banjir,” kata Bunyamin kepada awak media, Kamis (25/2/2021).

Bunyamin menyatakan seharusnya Pemda sudah mulai bergerak jika anggaran sudah ada. “Misalnya kalau memang ada anggaran segera saja dikerjakan, digali, sehingga di musim hujan mendatang air segera masuk ke situ (Polder),” lanjutnya.

Bunyamin mengakui memang banjir tidak akan teratasi 100 persen kalau tidak dibenahi dengan benar dari ulu ke hilir. Hanya, menurutnya, Polder ini akan mampu mencegah banjir, apalagi jika pembangunannya memperhatikan perhitungan yang matang.

“Memang tidak akan seratus persen. Kan air itu dari hulu ke hilir. Saya kan di hilir. Dibenahi dulu dari sana. Salurannya yang melanggar di GSS ditertibkan. Sehingga aliran air lancar ditampung di polder. Kalau di hulu tidak dibenahi ke hilir berdampak ke kecamatan barat,” katanya.

“Tapi minimal adanya Polder bisa mengurangi banjir. Perkiraan lebih dari 50 persen. Saya mohon digalinya jangan asal, harus diukur relevansi keadaan permukaan bumi. Harus dihitung. Misal 10 meter ke bawah atau 20 meter. Kan nanti itu ada tim teknis,” sambungnya.

Mengenai pembebasan lahan untuk membangun Polder, Bunyamin menegaskan pemilik lahan harus mau dan patuh terhadap putusan pemerintah karena ini soal kepentingan umum.

“Pembebasan lahan mau gak mau suka gak suka harus, soalnya ini bicara soal kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Masyarakat harus mau. Dan Pemerintah betul-betul istilahnya ada sifat memaksa ke pemilik tanah. Pemilik tanah harus tunduk dan patuh pada penetapan wali kota,” sambungnya.

Tanah seluas 3 hektar diharapkan bisa dimanfaatkan seluruhnya untuk pembangunan Polder. Namun demikian Bunyamin tak menampik jika ada keterbatasan anggaran.

“Luasnya memang ada 3 hektar. Warga harap semuanya. Namun keterbatasan anggaran mungkin kan nanti ada dua hektar. Nanti ada kajian khusus. Tapi memang lahan itu cocok untuk Polder. Kalau tidak dibangun Polder ke depannya Kranji bisa tenggelam. Akan lebih parah lagi karena itu tahunan. Warga sana sudah capek hadapi banjir. Saya harapkan Pemkot segera realisasikan Polder.” Pungkasnya(Khr).

Bekasi Newsroom 2 Tahun