Bupati Bekasi Di Nilai Lambat Respon Permasalahan Warga Di Desa Telajung
Kabupaten bekasi – Puluhan warga desa Telajung, kecamatan Cikarang Barat melakukan pemasangan spanduk terbaru yang berisi tuntutan mereka kepada pemerintah kabupaten Bekasi untuk segera menganulir dan mencabut izin IMB pembangunan sekolah Yayasan pendidikan Fajar Baru
Puluhan warga yang hadir bersama Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) dan pengurus FMK2T memasang spanduk di empat titik wilayah desa Telajung, memurut warga hal tersebut di picu oleh pernyataan tim pengacara pihak yayasan Fajar Baru yang mengatakan bahwa aksi penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok warga sehingga dianggap tidak mewakili keseluruhan aspirasi warga desa Telajung
Menanggapi hal tersebut warga langsung memberi bantahan dan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan aspirasi masyarakat di desa Telajung
“Kami telah menyurati dan meminta Pemkab dalah hal ini Bupati Bekasi
Pemkab Bekasi dalam hal ini Bupati belum memberikan keputusan apapun perihal masalah ini seharusnya setelah rapat internal seluruh dinas terkait seharus nya sudah ada jawaban untuk langkah yang terbaik untuk mengevaluasi IMB tersebut” ucap Toto Sugiarto selaku ketua FBI Kabupaten Bekasi
Selain itu menurutnya Bupati Eka Supria Atmaja dinilai lamban dan tidak serius menanggapi permasalahan masyarakat dan seakan dibiarkan berlarut-larut
Hal ini saya anggap Bupati terlalu lambat jika kita melihat surat yang di layangkan terakhir tanggal 20 september 2020 sehingga menimbukan aksi warga pada tanggal 25 September 2020
FBI sendiri sudah menempuh jalur hukum dengan membuat surat pelaporan ke Polres Metro Bekasi terkait dugaan adanya manipulasi data dan pemalsuan dokumen dalam penerbitan ijin pembangunan Sekolah tersebut
Mengacu pada surat perjanjian kesepakatan bersama antara warga dengan pihak pengurus yayasan yang sebelumnya, keduanya sepakat untuk dilakukannya penghentian sementara proses pembangunan sekolah demi kondusifitas lingkungan tetap terjaga
Toto juga meminta agar semua pihak jangan melakukan tindakan dan pernyataan apa pun yang dapat memperkeruh suasana dan melanggar perjanjian kesepakan bersama yang sudah ada(Ari).
