Komisi I Harap Pelaksanaan Pilkades Digelar Tahun Ini Kadis DPMD Telah Surati Pemerintah Pusat

64
iklan bnk kabupaten bekasi

Komisi I Harap Pelaksanaan Pilkades Digelar Tahun Ini Kadis DPMD Telah Surati Pemerintah Pusat

Kabupaten Bekasi – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini menanggapi keresahan para calon Kepala Desa (Kades) karena belum adanya kepastian digelarnya Pilkades tahun ini.

“Situasi wabah pandemi ini memang menimbulkan situasi anomali, dan beberapa ketidak pastian khususnya terkait pelaksanaan Pilkades. Jadi saya memahami kegelisahan yang dialami oleh para kades,” ujarnya kepada akuratnews.com Jum’at, (7/8/2020) siang.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan komisi I DPRD kabupaten Bekasi tetap berharap Pilkades di 16 Desa bisa diselenggarakan tahun ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.

“Komisi 1 tetap berharap pelaksanaan pilkades bisa dilaksanakan di tahun 2020 ini tentu dengan mengikuti SOP protokoler Covid-19 yang ketat, agar pelaksanaan Pilkades tidak menjadi klaster baru munculnya kasus Covid-19,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kewenangan ada di tangan Bupati sebagai pengambil keputusan, dengan mengkomunikasikan kepada para calon kades.

Ani Rukmini juga menegaskan bahwa Pilkades harus dilaksanakan dan yang menjadi persoalan adalah waktunya.

Sebelumnya beberapa calon Kades meminta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk berani mengambil sikap dan punya kebijakan untuk pelaksanaan Pilkades.

Keputusan mengenai kapan Pilkades 2020 digelar belum jelas. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja belum mengambil keputusan apapun.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menjelaskan pihaknya sudah bersurat kepada pemerintah pusat mengenai hal itu.

“Kita sudah koordinasi, sudah konsultasi ke pemerintah pusat. Kan ada perpanjangan PSBB. Kita sudah sampaikan semua, kondisi di Kabupaten Bekasi,” ucap Ida, Jumat (7/8/2020).

Ida tengah menanti respons pemerintah pusat yang paling tidak turun minggu-minggu ini.

“Kita ingin semua bisa berjalan dengan baik. Penentuan Pilkades kewenangan penuh Pak Bupati. Yang diutamakan keselamatan rakyat, baru kemudian bagaimana proses ini bisa berjalan. Dicari timing-nya,” kata Ida.

Apabila terlaksana, mungkin penerapan protokol kesehatan harus ketat, dan mengenai sistem belum ada konsep tersendiri.

“Karena rakyat yang jadi taruhannya. Mereka harus kita selamatkan. Kita bahas sama-sama nanti untuk yang terbaik. Kata kuncinya ada dua, disiplin dan berdoa,” demikian Ida(Hari).

Bekasi Newsroom 2 Tahun