Kabupaten Bekasi – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi memperkuat koordinasi dengan PLN dalam upaya meningkatkan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Kerja sama itu ditandai dengan mulai terbukanya akses data wajib pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil pertemuan dengan manajer marketing PLN yang baru pada Jumat pekan lalu.
Menurut dia, kunjungan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan, tetapi juga membahas isu strategis mengenai kontribusi sektor kelistrikan terhadap pendapatan daerah.
“Manager marketing yang datang hari Jumat minggu kemarin sekalian perkenalan. Data update sudah di-upload di aplikasi Si Jaga yang ada di Korsupgah KPK,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, aplikasi Si Jaga yang berada dalam sistem pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung keterbukaan data
Bapenda, kata dia, saat ini sudah dapat mengunduh data tersebut dan mulai meminta agar pengiriman data dilakukan secara rutin setiap bulan.
“Kami sudah bisa download, dan mulai bulan ini saya minta dikirim datanya sebagai bahan Bapenda. Alhamdulillah PLN menyanggupi,” kata Iwan.
Selain pertukaran data, sinergi kedua pihak juga diperluas pada aspek teknis di lapangan. Bapenda akan dilibatkan dalam pendataan wajib pajak, penagihan terhadap penunggak, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
“Termasuk Bapenda ikut pendataan wajib pajak, penagihan bagi yang menunggak, serta sosialisasi,” ujarnya.
Menurut Iwan, kerja sama tersebut bersifat saling mendukung. Pemerintah daerah akan membantu menyosialisasikan program PLN, sementara PLN memberikan dukungan keterbukaan data yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari PLN silaturahmi terkait manager marketing baru, di dalamnya juga kita bahas pendapatan daerah dari PLN. Alhamdulillah bisa saling bantu,” tutur dia.
Langkah kolaboratif antara Bapenda Kabupaten Bekasi dan PLN diharapkan menjadi awal perbaikan tata kelola data PPJ yang sebelumnya kerap disorot karena keterbatasan akses serta ketidaksesuaian data.
Dengan sistem yang lebih terbuka dan koordinasi yang diperkuat, potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan diharapkan dapat dimaksimalkan secara akuntabel dan transparan(raf).
