Kota Bekasi – Kontroversi terkait gagal cairnya dana hibah sebesar Rp 5 Miliar rupiah dari Provinsi Jawa Barat, untuk pembangunan sejumlah lapangan futsal di Kota Bekasi, menjadi salah satu isu politik hitam yang dilontarkan Calon Walikota Bekasi Nomor Urut Satu, Heri Koswara, terhadap lawan politiknya Tri Adhianto, dalam masa kampanye di Pemilukada Kota Bekasi.
Cawalkot Bekasi, Heri Koswara yang kerap disebut Herkos, menuding Tri Adhianto yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Walikota Bekasi, menjadi penyebab gagalnya realisasi proyek tersebut.
Sementara itu, KONI Kota Bekasi melalui Sekretaris Cabor Muaythai, M. Tadlim, S.Ip, menyangkal, bahwa keputusan penundaan pembangunan sejumlah lapangan futsal tersebut, tidak ada kaitannya dengan Tri Adhianto, yang sudah tidak menjabat lagi saat proses itu berlangsung.
Menurut M. Tadlim, alasan utama di balik penundaan ini adalah faktor teknis yang menghambat pelaksanaan proyek, bukan keputusan pribadi dari Tri Adhianto.
Tadlim menjelaskan bahwa kendala besar bermula dari pengajuan lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat, dan tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Pengajuan lokasi yang tidak sesuai ini menjadi masalah sejak awal, dan belum ada penyesuaian yang tepat,” jelasnya.
Selain itu, kurangnya koordinasi antar pihak membuat rencana proyek pembangunan lapangan futsal kian sulit direalisasikan.
Di sisi lain, Tadlim menilai, buruknya persepsi Heri Koswara sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam menyikapi permasalahan tersebut. Seharusnya, Heri Koswara memberikan contoh yang baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih matang antar pihak terkait.
“Sebagai Wakil Rakyat, Heri Koswara seharusnya menjadi teladan dalam komunikasi dan kerja sama yang baik, untuk memastikan proyek ini berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan cabang olahraga lain,” tambah Tadlim.
Lebih jauh Tadlim, mengatakan, pemaksaan proyek ini berisiko mengorbankan tiga cabang olahraga berprestasi, yang telah meraih medali emas di Porprov, yang terancam tergusur jika pembangunan dilanjutkan di titik lokasi yang diusulkan.
“Jika proyek ini dipaksakan, akan berdampak pada cabang olahraga lain yang sudah berkontribusi besar bagi Kota Bekasi, termasuk salah satunya Muathay” ungkapnya lebih jauh.
Selain masalah lokasi, jadwal pekerjaan yang mepet dan ketidaksesuaian mekanisme pengajuan membuat proyek ini sulit diselesaikan tepat waktu.
Tadlim bahkan menegaskan bahwa Tri Adhianto tidak memiliki keterlibatan langsung dalam keputusan ini, karena posisinya saat itu sudah bukan kepala daerah lagi.
Di akhir keterangannya, Tadlim, berharap agar warga Kota Bekasi memahami bahwa gagal cairnya dana pembangunan tersebut, bukan soal keputusan politik, tetapi hambatan teknis dan kurangnya koordinasi yang efektif semata.
“Pembangunan fasilitas olahraga tentu penting, namun harus ada sinergi dan komunikasi yang baik agar semua cabang olahraga mendapat perhatian yang adil, jangan apa-apa dipolitisasi.” Pungkas M. Tadlim, S.Ip.
Idealnya, agar tidak terlihat bodoh, sebaiknya para Paslon peserta Pilkada Kota Bekasi memiliki kemampuan memilah dan memilih materi isu di masa kampanyenya, sehingga tidak menimbulkan upaya praktek kampanye negatip, yang lebih terkesan menyerang lawan politiknya secara membabi buta, tanpa dasar data dan informasi yang akuratakurat (dy)
