kota  

Enggan Berbicara Secara Terbuka Dengan Awak Media, Kadis Inspektorat Pemkot Bekasi Dinilai Tidak Transparan

 

Kota Bekasi – Kepala Dinas Inspektorat Pemkot Bekasi enggan diwawancara sejumlah awak media, terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan di ruang publik.

masa tenang

Isu tersebut terkait dengan tidak transparannya Dinas Inspektor dalam menangani kasus temuan BPK, yang terindikasi adanya kejanggalan dalam penggelolaan anggaran.

Penolakan ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Inspektorat Pemkot Bekasi, Lis Wisnyuwati, saat menerima para awak media diruang kerjanya. Dirinya enggan memberikan jawaban terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK terhadap 6 Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dilingkup Pemkot Bekasi.

“Saya menolak untuk diwawancara, apa lagi direkam video, saat ini hanya untuk mengobrol saja,” ujar Lis Wisnyuwati diruang kerjanya, Plasa Pemkot kepada sejumlah awak media, Selasa Siang, 29/10/2024.

Penolakan permohonan wawancara ini, kian menguatkan santernya isu, dimana sikap Inspektorat pilih kasih dalam melakukan pemanggilan terhadap 6 OPD dalam proses pemeriksaannya. Pihak Inspektorat, dinilai, hanya getol memeriksa satu kepala OPD saja, sedangkan OPD lain terkesan diabaikan.

“Saya tidak pilih kasih, saya sudah memanggil pihak dinas pendidikan. Pihak Kadisdik sudah membuat pernyataan, dan siap mengembalikan,” jelasnya lagi.

Meski awak media meminta agar pihak Inspektorat sedikit berkomentar dalam bentuk visual. Namun, Lis Wisyuwati, tetap menolak dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu takut pernyataannya dipolitisi.

“Nanti politisi,” ujarnya lagi.

Entah apa maksud dari ucapan tersebut, dan sejak kapan pula kantor Dinas Inspektorat boleh terjun ke kancah politik praktis, tapi yang pasti kedatangan sejumlah awak media itu, hanya bertujuan mencari fakta sebenarnya tentang kabar miring, bahwa pihak Inspektorat telah tebang pilih dalam proses pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan dana anggaran tersebut.

Salah seorang awak media berita Televisi Swasta Nasional, menilai, sikap Kepala Dinas Inspektorat tidak kesatria, seolah merasa diserang, serta isi kepalanya yang penuh dengan pemikiran negatip.

“Sudah menjadi tugas Inspektorat dalam menjawab segala isu. Sikap kesatria dan berani transparan yang seharusnya dikedepankan,” cetus Maksanudin salah seorang awak media senior yang turut hadir.

Idealnya, instansi pemerintah seperti Dinas Inspektorat harus mampu memahami tugas pokok Jurnalistik, yang diemban rekan-rekan media sebagai pemberi warta yang aktual dan terpercaya. Bukan malah berasumsi atas pemikiran rasa takut, yang timbul akibat kekhawatiran pikirannya sendiri.
(Dy)